PemiluNEWS.com

Saturday, Aug 02nd

Last update12:16:46 AM

You are here: Home HOME BERITA KPU Pusat RUU Pemilu Kada Diharap Bisa Akhiri Tren Pecah Kongsi

RUU Pemilu Kada Diharap Bisa Akhiri Tren Pecah Kongsi

Jakarta: Pemerintah mengharapkan pembahasan RUU Pemilu Kada bisa mengakhiri tren pecah kongsi dan politik dinasti yang dikhawatirkan berpotensi melahirkan korupsi dan nepotisme.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam Rapat Panja RUU Plkada di DPR RI, Rabu (27/2). Rapat ini membahas kluster mengenai tugas dan wewenang wakil kepala daerah.

"Aturan main sama, kada dan wakada kami usulan tidak satu paket. Gambaran syarat sama dengan kepala daerah, tapi wakil berasal dari PNS, dan pendidikan minimal S1. Kalau kada kan masih SMA," kata Djohermansyah.

Selain itu, untuk menjadi wakada, PNS diharuskan berpangkat 4C untuk wagub , dan 4B untuk wakil bupati dan wakil wali kota.

Paling krusial dalam pembahasan adalah terkait tidak bolehnya wakada maju jika memiliki hubungan darah atau perkawinan, lurus ke bawah, ke atas, dan ke samping dengan kepala daerah.

Terkait dengan tugas, Djohermansyah mengatakan sama dengan aturan sebelunya dalam membantu kerja kepala daerah. Namun, usulan lain adalah wakada bisa lebih dari satu jika jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa dan wakada dilantik oleh kada.

"Jadi kalau wakada tidak perform, bisa diberhentikan. Yang ditakutkan sekarang ini kan banyak pecah kongsi. Dari 886 pasangan, yang bertahan di periode selanjutnya hanya 35 pasangan," jelasnya.

Anggota Panja RUU Pilkada Abdul Malik Haramain mengatakan, alasan pecah kongsi tidak bisa jadi alasan utama pemerintah mengusulkan kada dan wakada dipilih tidak satu paket. Jika seperti itu, dikawatirkan wakada tidak memiliki tanggung jawab kepada publik.

"Kada akan punya tanggung jawab sendiri pada publik, sedang wakil tidak. Hanya berkait pada hal teknis, Sehingga tidak ada bedanya wakil kada yang ditunjuk dengan kepala satuan kerja yang ditunjuk," papar Malik. (Hafizd Mukti/Adf)


Sumber: Metrotvnews.com

Jawa Barat

Jawa Timur

Papua

Kalimantan Timur

Bengkulu

SULAWESI UTARA

Sumatera Utara

Sumatera Selatan