PemiluNEWS.com

Monday, Jul 14th

Last update12:16:46 AM

You are here: Home HOME BERITA KPU Pusat KPU Keluarkan Ketentuan Dapil dan Kursi DPRD

KPU Keluarkan Ketentuan Dapil dan Kursi DPRD

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan pedoman tentang penetapan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota melalui Peraturan KPU (PKPU) No.5/2013.

Peraturan itu menjadi basis bagi KPU untuk menentukan total jumlah kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang diperebutkan dalam Pemilu 2014.

"Peraturan ini dikeluarkan 18 Februari 2013. Rencananya pada 9 Maret 2013 kita akan umumkan total dapil dan alokasi kursi DPRD yang diperebutkan di setiap daerah," kata komisioner KPU Ferry Rizkiyansah di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan untuk menentukan jumlah kursi dan dapil, KPU bakal menggunakan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) hasil pendataan Kemendagri yang berjumlah 251 juta jiwa. KPU meminta setiap KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata berapa detail jumlah penduduk di wilayah mereka. "KPU di daerah akan melaporkan hasilnya ke KPU pusat pada 1-2 Maret 2013," ungkapnya.

Ferry menyebutkan PKPU tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nantinya, mereka melapor ke KPU pusat sesudah melakukan konsultasi publik di daerah masing-masing.

"Sudah disosialisasikan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan sedang melakukan konsultasi publik di daerah masing-masing," ungkapnya.

Di antara ketentuan dapil, yang penting adalah Pasal 10 PKPU No.5/2013 yang mengatur jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta jiwa memperoleh alokasi 35 kursi. Sementara itu, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa memperoleh alokasi 100 kursi," jelas Ferry.

Selanjutnya jumlah kursi setiap dapil anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 dan paling banyak 12 kursi. Dapil DPRD provinsi terdiri dari kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Lalu, dapil DPRD kabupaten/kota terdiri dari kecamatan atau gabungan kecamatan.

Kemudian Pasal 13, apabila dalam satu kabupaten/kota teralokasi lebih dari 12 kursi, maka kabupaten/kota tersebut dibagi menjadi 2 atau lebih dapil. Penghitungan jumlah dan alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD provinsi (Pasal 14) dilakukan dengan cara:

a. Menentukan jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana Pasal 10 ayat (2). b. Menetapkan bilangan pembagi penduduk (BPPd) dengan membagi jumlah kursi dengan ketentuan apabila ada angka pecahan dihilangkan. c. Mengalokasikan jumlah kusi pada setiap dapil.

Kemudian bagi DPRD kabupaten/kota, jumlah kusi ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 50 kursi (Pasal 18), di mana dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan (Pasal 19).

Sedangkan penghitungan jumlah dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota hampir sama dengan penghitungan DPRD provinsi, namun mengacu pada Pasal 21 ayat (2) yang mengatur jumlah kursi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan jumlah kursi DPRD provinsi yang diperebutkan dalam Pemilu 2014 bertambah 129 dibandingkan Pemilu 2009. "Penambahan jumlah kursi itu merupakan konsekuensi dari pemberlakuan KTP elektronik (e-KTP) dan terjadinya perpindahan penduduk," jelas Gamawan.

Sumber: Metrotvnews.com

Jawa Barat

Jawa Timur

Papua

Kalimantan Timur

Bengkulu

SULAWESI UTARA

Sumatera Utara

Sumatera Selatan