PemiluNEWS.com

Friday, Jul 11th

Last update07:58:58 PM

You are here: Home PEMILUKADA PAPUA PAPUA Pilgub Papua Belum Bisa Dilaksanakan

Pilgub Papua Belum Bisa Dilaksanakan

Penyamaan persepsi antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (legislatif) belum menemui titik temu.

Pasalnya Rapat konsultasi dan pemberian penjelasan  kepada Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP tentang surat klarifikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012 perihal Klarifikasi Perdasus Pemilihan Gubernur Papua di Kantor Kemendagri Jakarta, Rabu (7/3) kemarin  berlangsung tanpa kehadiran satupun Pimpinan DPRP, maupun dari Baleg DPRP.
 
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan,MA kepada wartawan usai pertemuan itu mengatakan, guna klarifikasi Perdasus Pilgub Papua itu, pihaknya mengundang semua yang terkait, mulai Gubernur Papua, Sekda, Biro Pemerintahan, Biro Hukum dari Provinsi Papua, termasuk DPRP dan MRP. Namun sayangnya, DPRP tidak hadir, sehingga keputusan yang mestinya bisa segera dihasilkan tidak dapat diselesaikan.

“Pertemuan tadi (kemarin,red) kita bicara bagaimana supaya pemilihan gubernur di Papua bisa berjalan aman, damai dan demokratis, dan jangan berlarut-larut,” terangnya.
 Pihaknya menghendaki agar Pilgub bisa segera dilaksanakan, namun masih ada kendala dari segi aturan main, yakni Perdasus No. 6 tahun 2011.

“Setelah diklarifikasi, ternyata ada satu hal yang belum cocok dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni terkait dengan kewenangan-kewenangan dari DPRP dalam melaksanakan Pilkada. Kewenangan itu berhadapan dengan kewenangan KPU yang juga sebagai pelaksana independent proses pemilukada Gubernur di Papua tersebut,” paparnya.

 Dirjen Otda mengaku dalam rapat tersebut, sudah dicoba mencari jalan
keluarnya. “Tapi sayangnya, DPRP tidak ada. Harusnya ada kawan-kawan
DPRP, sehingga kita bisa selesaikan klarifikasinya, dimana keterlibatan mereka dalam penyelenggaran Pilgub  Papua,” jelasnya.

 Karena DPRP tidak hadir, Mendagri melalui Dirjen Otda ingin ada pertemuan lagi yang lengkap, sehingga semua pihak bisa sepakat. ”Kami akan mengundang lagi DPRP bertemu untuk mencarikan perannya yang tidak keluar dari koridor perundang-undangan yang berlaku baik UU Otsus, maupun  undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu. Intinya kita ingin DPRP tidak ditinggalkan, tetapi ikut serta terlibat sesuai perannya yang dijamin oleh undang-undang,” paparnya.

 Ditanya tentang klarifikasi yang dilakukan eksekutif seperti yang dimintakan oleh mendagri tentang beberapa poin point dalam Perdasus, seperti orang asli Papua, masa jabatan gubernur dan soal kewenangan, menurut Dirjen Otda, semua klarifikasi itu sudah diterima dengan baik.
 “Eksekutif sudah menegaskan klarifikasi yang kami berikan. Gubernur sudah mentaati klarifikasi yang kami sampaikan, dan itu sudah kami terima dan sudah sesuai dengan harapan pemerintah,” tegasnya.

 Yang belum ditemukan, di mana peran DPRP. “Ini yang perlu kita bicarakan dan sepakati. Kita ingin memberikan mereka peran, bukan ditinggalkan. Sayangnya mereka ( DPRP) tidak hadir. Dan kita akan undang lagi untuk membicarakannya,” ulangnya lagi.

 Ditegaskan, bahwa sebelum semua pihak, termasuk DPRP datang dan duduk bicara bersama, proses dan tahapan Pemilihan Gubernur belum bisa dilaksankan. “Segera akan kami undang lagi, dan saya yakin, mereka akan datang,” jelasnya.

 Ditanya, jika DPRP tidak hadir lagi, dan DPRP tetap nekat melaksanakan tahapan  Pilgub, maka Dirjen Otda menyayangkannya.“DPRP adalah perwakilan rakyat di daerah yang harus mentaati perundang-undangan. Ini kami pemerintah pusat yang melakukan fasilitasi supaya Pilgub bisa jalan, tidak boleh pemerintahan ini dilakukan dengan cara-cara yang sesuka hati. Berdialog itu kan lebih baik,” tuturnya.

 Ditanya soal kondisi di Papua bila DPRP tetap melaksanakan tahapan Pilgub? Menurut Dirjen Otda, tentunya akan terkendala juga. ”Tidak mungkin itu dilaksanakan, nanti pembiayaannya bagaimana? Kan harus ada pembiayaannya untuk semua tahapan. Tidak bisa dipakai uang begitu saja tanpa dilandasi aturan. Semua itu harus dipertanggungjawabkan nantinya,” tegas Dirjen.

 Menurutnya, kalau dipaksa dijalankan tanpa aturan main yang jelas, kasihan
rakyat Papua. Rakyat yang akan jadi korban. “Ketika proses sudah jalan tanpa aturan, lalu digugat orang, proses pemilukada itu bisa batal nantinya. Padahal sudah habis energy, habis tenaga, habis uang. Kasihan rakyat di Papua,”  tegasnya.

 Terkait dengan itu, Dirjen Otda mengharapkan semua pihak berpikir dewasa untuk kepentingan masyarakat di Papua. Bagi Kementrian Dalam Negeri, Perdasus Pilgub yang disusun dan dibuat, sudah lengkap, hanya masalah peran DPRP itu saja yang harus dibicarakan bersama. “Kewenangan akan diberikan sesuai dengan peran-perannya seperti diamanatakan undang-undang,” tuturnya.

 Di tempat terpisah, Sekda  drh, Costant Karma, menyampaikan bahwa semua
klarifikasi yang diminta oleh Kemendagri sudah lengkap diberikan. Dan pada prinsipnya tidak ada masalah. “Perbaikan sudah diterima Mendagri, pak Dirjen Otda juga sudah mengerti semua yang kami sampaikan. Menurut Dirjen, akan ada pertemuan lagi dengan DPRP. Kira-kira 2 minggu lagi, kami akan kembali bertemu untuk membahas bersama,” jelas Sekda.

 Soal peran DPRP, menurut Karma, yang ada dalam aturan itu, yang dilakukan di DPRP ada tiga hal, yakni Penyampaian Visi dan Misi  Calon Gubernur. Kemudian DPRP akan menyampaikan calon-calon gubernur itu kepada MRP, untuk kemudian MRP memberikan pertimbangan tentang orang asli Papua. Peran yang ketiga, Pelantikan Gubernur terpilih dilakukan di DPRP. Itu peran DPRP yang diatur dalam undang-undang.

Selebihnya untuk tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilukada lainnya, termasuk verifikasi calon semua kewenangannya ada di KPU. Itu sudah sangat jelas disebutkan. Dan ini sudah masuk dalam klarifikasi yang diminta Kemendagri,” papar Karma.

 
Hadir dalam pertemuan itu, selain Gubernur Papua,  Sekda Papua, dan jajarannya, juga KPU Provinsi Papua, perwakilan dari KPU Pusat,
Direktur  Fasilitasi rancangan Peraturan daerah, Ditjen
Perundang-undangan dari Kemenkumham, Dari Kemenkopolhukam, dari
sejumlah direktur di Depdagri, kepala biro hukum Depdagri, Stejen,
kepala seksi dan stad subbid Otsus dari Depdagri. (luc/fud)

Sumber :Cendrawasih Pos

Jawa Barat

Jawa Timur

Papua

Kalimantan Timur

Bengkulu

SULAWESI UTARA

Sumatera Utara

Sumatera Selatan