PemiluNEWS.com

Wednesday, Jul 23rd

Last update12:16:46 AM

You are here: Home PEMILUKADA SULAWESI SULAWESI TENGAH Dana Pilkada Morowali 2012 Rp13 Miliar

Dana Pilkada Morowali 2012 Rp13 Miliar

Wakil Ketua DPRD Morowali, Sulawesi Tengah, Syarifuddin, mengatakan anggaran Pilkada Morowali yang ditetapkan DPRD dalam APBD 2012 Rp13 miliar sudah rasional karena telah mempertimbangkan berbagai aspek.

Syarifuddin di Palu, Kamis, mengatakan anggaran Pilkada yang disetujui DPRD sebesar Rp13 miliar mengalami peningkatan besar dibanding biaya Pilkada 2007 yang hanya menghabiskan anggaran Rp4,8 miliar. Anggaran tersebut untuk membiayai 400 tempat pemungutan suara di 12 kecamatan dan 220 desa.

"Sekarang kecamatan dan desa bertambah, tapi kan pertambahannya tidak signifikan. Sementara anggarannya naik cukup signifikan," kata Syarifuddin.

Pudin, panggilan populer Syarifuddin, mengatakan, saat ini hanya bertambah enam kecamatan. Dari 12 menjadi 18. Desa dari 220 menjadi 240 desa.

"Jumlah pemilih tidak mengalami peningkatan signifikan. Luas wilayah kita tidak bertambah. Jadi, anggaran yang ada itu saya pikir sudah rasional," katanya.

Di sisi lain, kata Pudin, biaya sosialisasi juga tidak terlalu besar karena masyarakat Morowali sudah beberapa kali melalui proses Pemilu dan sekali pilkada. Sosialisasi akan terbantu dengan para calon bupati yang juga akan malakukan sosialisasi untuk kepentingan pemenangannya.

"Sehingga anggaran untuk sosialisasi juga tidak perlu terlalu tinggi karena masyarakat kita sudah berpengalaman dalam pemilihan kepala daerah," katanya.

Sebelumnya anggota KPU Morowali Divisi Teknis Penyelenggara dan Hukum Harun Nyak Itam mengatakan, idealnya Pilkada Morowali menggunakan anggaran Rp15,2 miliar untuk putaran pertama dan Rp3,5 miliar untuk putaran kedua.

"Ini sudah termasuk biaya surat panggilan, formulir, dan surat suara. Ada surat suara khusus yang tidak bisa sembarang cetak," kata Harun.

Dia mengatakan, KPU juga akan menunjuk akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye masing-masing kandidat. Dan ini akan dibiayai oleh KPU.

"Dulu kita usul hanya Rp15 juta, tapi ternyata setelah kita ke Palu tidak ada yang mau. Maka dananya dinaikkan jadi Rp50 juta per kantor akuntan publik," katanya.

Harun mengatakan, biaya sosialisasi harus massif karena KPU menargetkan partisipasi pemilih 85 persen karena Pemilu 2009 partisipasi pemilih hanya 73 persen dan pilkada 2007 hanya 83 persen.

Harun mengatakan, biaya paling tinggi adalah honor penyelenggara adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lima orang per kecamatan ditambah seorang sekretaris dan seorang bendahara.
Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak tujuh  orang ditambah seorang sekretaris dan bendahara. Honor Ketua PPS Rp400 ribu per PPS dan anggota Rp350 ribu. Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Rp225 ribu orang. Setiap KPPS sembilan orang, tujuh dibiayai KPU dua dibiayai Linmas. Ini saja sudah miliaran," kata Harun.

Belum lagi kata Harun, kondisi geografis Morowali, yang hampir setengahnya desa tersebar di pulau memerlukan biaya yang tinggi.

Karena tingginya biaya tersebut kata Harun, sehingga usulan KPU ke eksekutif sudah rasional dan memperhitungkan dua kali putaran.

"Dua kali putaran itu amanah undang-undang, bukan kemauan KPU," katanya. (A055)

 

Sumber: antaranews.com

Jawa Barat

Jawa Timur

Papua

Kalimantan Timur

Bengkulu

SULAWESI UTARA

Sumatera Utara

Sumatera Selatan