PemiluNEWS.com

Thursday, Jul 10th

Last update07:58:58 PM

You are here: Home PEMILUKADA JAWA BALI JAWA TIMUR Putusan PTUN Bikin Pilkada Bangkalan Mencekam

Putusan PTUN Bikin Pilkada Bangkalan Mencekam

Putusan PTUN Surabaya membuat Pilkada Kabupaten Bangkalan berubah makin mencekam. Setelah majelis PTUN Surabaya memutuskan bahwa pengurus PPN (Partai Persatuan Nasional) yang mengusung Imam-Zain dinyatakan cacat hukum. Karena pengangkatannya tersebut melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

Namun, putusan PTUN itu akan tidak mengubah jadwal Pilkada Bangkalan yang bakal digelar Rabu, 12 Desember 2012 mendatang.

Diketahui, gugatan PTUN itu diajukan Ketua DPC Partai Persatuan Daerah (PPD) Bangkalan, Muhlis Alqomi terhadap KPU Bangkalan. Gugatan ini karena keputusan KPU Bangkalan tersebut dinilai salah dan cacat hukum lantaran menerima rekomendasi dari PPN, partai yang sebelumnya bernama PPD.

Celakanya, perubahan nama partai itu tidak disertai dengan perubahan kepengurusan, sehingga PPN dianggap sebagai partai baru dan PPD adalah partai lain.

Atas dasar putusan PTUN itu, KPU tidak melakukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN. Sebaliknya, KPU Bangkalan langsung membatalkan berita acara KPU Nomor: 55/BA/X/2012 tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Bangkalan. Termasuk, berita acara KPU Nomor: 57/BA/X/2012 tentang pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Bangkalan.

Dengan pembatalan dua berita acara tersebut, maka otomatis KPU Bangkalan mencabut pasangan calon nomor urut 1 atas nama KH Imam Buchori-Rh Zainal Alim.

Sebelumnya, KPU Bangkalan menetapkan tiga pasangan calon bupati-wabup masing-masing, nomor urut 1 adalah KH Imam Buchori-Rh Zainal Alim (Imam-Zain), nomor urut 2 pasangan Nizar Zahro-HR Zulkifli (Nikmat), dan nomor urut tiga Makmun Ibnu Fuad-Mondir A Rofii (Makmur). Calon bupati nomor urut 3 itu tak lain anak kandung Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron.

Dalam siaran pers, Ketua KPU Bangkalan Moh. Fauzan Jakfar, mengatakan, keputusan itu diambil setelah pihaknya menerima amar putusan PTUN yang dilanjutkan dengan hasil rapat pleno dengan semua komisioner di kantor KPU. Fauzan menjelaskan, KPU sebagai tergugat sudah membaca secara seksama dan komprehensif amar putusan tersebut. Juga mendengarkan penjelasan kuasa dan konsultan hukum KPU.

"Menyikapi putusan PTUN, KPU mempertimbangkan UU N0 15/2012, Pasal 2 tentang penyelenggara pemilu," jelas Fauzan di Bangkalan, Minggu (9/12).

Menurut Fauzan, prasyarat pemilihan bupati, disebutkan salah satu azasnya adalah azas kepastian hukum, kepentingan umum, efisiensi dan efektivitas.

KPU juga berlandaskan pada Pasal 10 ayat 4 huruf a UU No 15/ 2012, yang mengatur KPU kabupaten diwajibkan melaksanakan seluruh tahapan pilkada tepat waktu. Selain itu, sesuai Peraturan KPU No 6/2011 Pasal 68 tentang tata cara pencalonan, dijelaskan apabila ada putusan PTUN terkait keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon yang dibatalkan oleh PTUN, maka KPU menetapkan berdasarkan amar putusan tersebut

Kendati begitu, seluruh pertimbangan hukum tersebut tidak digubris ribuan pendukung pasangan calon Imam Buchori-Zainal Alim. Ribuan pendukung itu langsung mendemo dan mengepung kantor KPU Bangkalan.

Bahkan aksi massa tersbeut sempat merobohkan pagar kantor dan menyegel pintu ruangan yang menyimpan 900 ribu lembar surat suara dengan asumsi DPT berjumlah 880.029 orang calon pemilih.

Melihat ribuan pendukung Imam Buchori-Zainal Alim masih mengepung kantor KPU Bangkalan, Fauzan menyerahkan sepenuhnya kepada pasukan keamanan yang terdiri dari 4 Kompi Satbrimob Polda Jatim dan Dalmas Polda Jatim.

"Kami menyerahkan keamanan jalannya pilkada ke aparat kepolisian. Kamihanya pelaksana pemilu kepala daerah," ujar Fauzan

Fauzan menambahkan, adanya aksi pendudukan yang dilakukan kubu yang tidak puas, dinilainya sebagai dinamika demokrasi. Ia mengimbau massa tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.

Sumber & Foto: Skalanews.com

Jawa Barat

Jawa Timur

Papua

Kalimantan Timur

Bengkulu

SULAWESI UTARA

Sumatera Utara

Sumatera Selatan