PemiluNEWS.com

Saturday, Jul 26th

Last update12:16:46 AM

You are here: Home PEMILUKADA SUMATERA RIAU Riau Pesisir Dan Pilgub Riau 2013

Riau Pesisir Dan Pilgub Riau 2013

Pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 ini agaknya akan berbeda dari sebelum-sebelumnya, terutama bagi masyarakat Riau yang berdomisili di belahan pesisir. Pasalnya, wacana “darat-pesisir” ini kian mencuat ke permukaan, walaupun dalam banyak kesempatan agaknya ia di-ketepikan.

Kita tak payah berpanjang-lebar membahas sabab-musabab “pesisir” ini ingin membentuk jati dirinya. Sama halnya seperti yang sudah –Riau Kepulauan. Jika memang berujung pada manfaat yang lebih besar daripada mudarat, mungkin dosalah pula bagi yang menistakannya atau paling tidak menunda-nundanya. Ditinjau dari mana pun jua perspektif, rasanya kata layak-lah yang menjadi persandingan rencana pembentukan Provinsi Riau Pesisir ini.

Satu contoh misalnya dapat dilihat dalam Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010–2025 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2010). Dikatakan Provinsi Riau termasuk kategori prioritas utama pemekaran provinsi di Indonesia, dengan pertimbangan provinsi tersebut memiliki posisi strategis ditinjau dari segi geopolitik dan geoekonomi Indonesia, karena merupakan provinsi-provinsi perbatasan yang berhadapan dengan negara-negara tetangga berkategori ekonomi lebih maju dibanding Indonesia, serta memiliki kelayakana kapasitas fiskal daerah (provinsi induk dan provinsi pemekaran).

Isu ketimpangan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan selalu menjadi point of view dari pemekaran-pemekaran wilayah di Indonesia. Ketidakmerataan pembangunan terutama terjadi antara wailayah pusat kekuasaan dengan wilayah yang berada di luar pusat kekuasaan. Hal ini dapat ditinjau dari setidaknya dua aspek: secara kewilayahan, dan secara psikologis pragmatis pemegang kekuasaan (kepala daerah).

Dari perspektif aspek kewilayahan, daerah yang berada jauh di luar pusat kekuasaan akan mendapatkan porsi pembangunan yang lebih sedikit. Sebaliknya, daerah yang semakin dekat dengan pusat kekuasaan pembangunannya memiliki porsi yang lebih besar, dan yang paling besar adalah daerah pusat kekuasaan itu. Ini dapat terjadi karena pada umumnya, daerah yang menjadi core atau pusat kekuasaan (misalnya ibukota negara, ibukota provinsi) sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi (perekonomian).

Dari perspektif psikologis pragmatis pemegang kekuasaan, bahwa daerah yang menjadi perhatian utama bagi kepala daerah (sebagai pemegang kekuasaan) adalah pembangunan daerah asalnya. Ini dapat terjadi paling tidak karena dua hal. Pertama, karena secara psikologis ingin membangun daerah asalnya. Kedua, biasanya daerah asal menjadi penyumbang raihan suara terbesar dalam pemilu. Ini juga terkait dengan budaya politik di Indonesia, dimana pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia cenderung memilih calon berdasarkan kedekatan emosional/psikologis, misalnya kesamaan daerah asal calon dan pemilih. Namun sebaliknya, kita juga dapat meminjam kacamata pemilih melihat hal ini. Pemilih berdalih memilih calon yang berasal dari daerahnya karena calon dari daerah lain tentu akan mengutamakan daerahnya pula. Inilah sebetulnya menunjukkan atau sebagai indikator bahwa Indonesia tengah berada dalam fase transisi-demokrasi, sebuah proses-jalan panjang menuju kematangan demokrasi. Ya, sebuah “proses-jalan” bukan “proses-lari.”

Kembali ke pokok pangkal tulisan di atas, berbicara soal pemekaran wilayah. Dalam pengelolaan wilayah diantarnya dikenal dua macam konsep: konsep pengembangan wilayah dan konsep pemekaran wilayah. Konsep pengembangan wilayah, secara politis dapat dipandang sebagai suatu kerelaan dari pusat (kekuasaan) untuk men-distribusi-kan kemajuan-kemajuan ke wilayah lain di luar core kekuasaan itu sendiri. Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah.

Sedangkan konsep pemekaran wilayah, berarti pula menyerahkan segenap “kekuasaan” pada wilayah tertentu yang sebelumnya berada dalam satu wilayah, untuk mengurus dirinya sendiri. Pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah merupakan upaya peningkatan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antarwilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional secara keseluruhan serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian amanah konstitusi.

Riau Pesisir, demikian sebutan nama Provinsi yang digemakan itu. Bisa ianya menjadi amunisi dalam “perang” pemilihan Gubernur Riau 2013: bagi si bakal calon dan atau bagi pemilih. Yang mesti menjadi catatan, paling tidak sepertiga pemilih di Provinsi Riau berdomisili di Kabupaten/Kota pesisir (Kabupaten Bagan Siapi-api, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Meranti dan Kota Dumai). Secara psikologis dan historis pula, setidaknya lima kabupaten/kota yang berada dalam region Riau Pesisir itu merupakan wilayah di bawah Kerajaan Siak. Kemudian pasca pembentukan Provinsi Riau, lima kabupaten/kota itu berada di bawah satu kabupaten induk: Kabupaten Bengkalis.

Pengembangan wilayah  atau pemekaran wilayah, soal-kah? Maka, siapa yang paling akan memperhatikan “dirinya” kalau bukan dari “dirinya”.

Oleh: Aris “Alizom” Setiawan
Sumber: dumaiheadlines.com

Jawa Barat

Jawa Timur

Papua

Kalimantan Timur

Bengkulu

SULAWESI UTARA

Sumatera Utara

Sumatera Selatan